KARAWANG, JAGAINNEWS.com – Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap realisasi Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun 2026 di 11 desa se-Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menuai perhatian.
Pasalnya, meski pencairan anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat disebut telah berlangsung sekitar lima bulan lalu, hingga pertengahan November 2026 pihak Kecamatan Cibuaya belum melakukan Monev terhadap seluruh desa tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait fungsi pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran Dana Desa, yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan dan perencanaan kegiatan.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Cibuaya, H. Ahmad Satibi, membenarkan bahwa Monev terhadap seluruh desa memang belum dilaksanakan.
“Semua belum. Awal Desember. Kan banyak belanja volume RAB sampai bulan 12. Contoh: pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes 2027 dianggarkan di DD Tahap 2. Jadwal timeline DPMD bulan 12 paling lambat 31 Desember. Untuk Monev nunggu perintah,” jelas Ahmad Satibi.
Sementara itu, Ahmad Alexa, salah seorang pemuda Kecamatan Cibuaya, mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang serta Inspektorat segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Menurutnya, belum dilaksanakannya Monev terhadap 11 desa tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Ahmad Alexa meminta agar DPMD tidak hanya memberikan teguran terkait fungsi pengawasan pihak kecamatan, tetapi juga mendorong audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa Tahap 2 Tahun 2026 di seluruh desa se-Kecamatan Cibuaya.
“Kami mendesak DPMD dan Inspektorat Karawang untuk melakukan audit total Dana Desa Tahap 2 Tahun 2026 se-Kecamatan Cibuaya. Jangan sampai ada keterlambatan Monev yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” tegas Ahmad Alexa.
Ia juga meminta agar setiap penggunaan anggaran diperiksa kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), realisasi pekerjaan di lapangan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu kejelasan jadwal pelaksanaan Monev dari Kecamatan Cibuaya.
Desakan agar DPMD dan Inspektorat turun tangan pun mengemuka, guna memastikan pengelolaan Dana Desa di 11 desa tersebut berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)
