JAGA JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 masih berada di jalur yang sesuai rencana.
Pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Keuangan, para pejabat eselon I, serta awak media.
Dalam paparannya, Suahasil mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan negara hingga September 2026 mencapai Rp2.341,5 triliun atau sekitar 74,2 persen dari target APBN.
“Pelaksanaan kinerja Kementerian Keuangan dalam mengaplikasikan APBN tahunan hingga September 2026 masih on track,” ujarnya.
Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan masih menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara. Penerimaan pajak tercatat mencapai sekitar Rp1.607 triliun, dengan pertumbuhan 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5 persen. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp492,3 triliun, meningkat signifikan hingga 41,7 persen dibandingkan tahun lalu.
Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau sekitar 69,2 persen dari pagu anggaran. Pemerintah terus mendorong agar pelaksanaan belanja berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Suahasil juga menyoroti kondisi inflasi yang masih terkendali. Berdasarkan data yang disampaikan dalam paparannya, inflasi tahunan atau year-on-year tercatat sebesar 3,28 persen.
Meski masih dalam kondisi terkendali, pemerintah tetap mencermati perkembangan sejumlah komoditas, terutama yang berkaitan dengan produksi dan permintaan dalam negeri.
Menurutnya, keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat perlu dijaga agar tidak terjadi kekurangan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Stabilitas harga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Kementerian Keuangan juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga, khususnya antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan strategi investasi nasional melalui Danantara.
Suahasil menjelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi terus dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kondisi fiskal serta kebutuhan investasi nasional.
Menurutnya, APBN merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal, sementara Danantara memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan investasi strategis.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan pembangunan, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong pencapaian target pertumbuhan nasional.
Selain menjaga stabilitas fiskal, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi belanja negara agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Langkah tersebut mencakup peningkatan efektivitas belanja barang, percepatan pembangunan, serta pengawasan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
Sejumlah sektor strategis, termasuk energi dan pertanian, turut menjadi perhatian pemerintah. Penyaluran subsidi listrik, BBM melalui Pertamina, serta pupuk diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Pemerintah juga terus mendorong pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi bagian dari agenda pembangunan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita.
Dengan penerimaan negara yang terus diperkuat, belanja yang semakin efektif, serta koordinasi fiskal, moneter, dan investasi yang terjaga, pemerintah berharap APBN mampu menjadi instrumen penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan.
(Indah/JGN)
