JAGA KARAWANG – Proyek pembangunan Mushola Al-Ikhlas di Dusun Cikuda I, RT 002/RW 001, Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 senilai Rp111.360.000, menjadi perhatian setelah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Berdasarkan papan informasi publik yang terpasang, proyek tersebut dikerjakan oleh CV Luhung Jaya Mukti dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender.
Saat peninjauan berlangsung, tidak terlihat aktivitas pekerja di area proyek. Namun, belum diketahui secara pasti penyebab tidak adanya aktivitas tersebut. Kondisi itu tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Meski demikian, pengawasan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak yang telah ditetapkan.
Ahmad Alexa, pemuda asal Kecamatan Cibuaya, berharap pengawasan lapangan dilakukan secara rutin agar kualitas bangunan benar-benar terjaga.
“Kami berharap pengawas dari Dinas PRKP melakukan pengawasan rutin di lokasi. Jangan sampai pembangunan yang menggunakan uang rakyat ini dikerjakan tanpa kontrol yang maksimal. Kualitas pekerjaan harus bagus, kuat, tahan lama, dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan,” tegas Ahmad Alexa.
Menurutnya, pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting untuk memastikan anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab dan hasil pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ia juga berharap pihak pelaksana memperhatikan mutu material, tahapan pengerjaan, serta kualitas hasil akhir bangunan.
Dengan begitu, pembangunan Mushola Al-Ikhlas dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang maupun CV Luhung Jaya Mukti terkait pelaksanaan pengawasan dan kondisi pekerjaan di lokasi.
Redaksi membuka ruang bagi pihak Dinas PRKP maupun pelaksana proyek untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan. (Red)
