JAGA JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menempati posisi teratas dalam daftar menteri yang dinilai terburuk di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei Matriks Politik Indonesia yang digelar pada 10–15 Oktober 2026.
Dalam survei tersebut, Natalius Pigai memperoleh angka penilaian menteri terburuk sebesar 82,6 persen. Sementara itu, Nusron Wahid berada di posisi kedua dengan 78,3 persen.
Posisi berikutnya ditempati Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dengan 75,2 persen, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto sebesar 68,2 persen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebesar 65,7 persen, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebesar 60,7 persen.
Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan Pigai dan Nusron memperoleh penilaian negatif tertinggi di antara menteri yang disurvei.
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Supriyadi, Kamis (21/10/2026).
Survei tersebut juga mengukur tingkat pengenalan publik terhadap sejumlah menteri dan pejabat strategis.
Popularitas Nusron Wahid tercatat mencapai 72,9 persen. Menurut Supriyadi, tingginya tingkat pengenalan publik terhadap Nusron antara lain dikaitkan dengan pemberitaan mengenai sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang terseret perkara hukum.
Nama Nusron juga disebut dalam pemberitaan terkait perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, tingkat pengenalan publik terhadap Natalius Pigai tercatat sebesar 54,3 persen.
Pigai dinilai sebagai salah satu menteri yang kerap menuai kontroversi akibat pernyataan-pernyataannya selama menjabat. Supriyadi juga menyinggung adanya gugatan dari pegawai di lingkungan Kementerian HAM terhadap Pigai.
Matriks Politik Indonesia menyebut survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat.
Sampel diklaim mewakili seluruh provinsi di Indonesia, dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei ini menjadi gambaran evaluasi publik terhadap kinerja dan citra sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Meski demikian, penilaian tersebut perlu dibaca sesuai metodologi, pertanyaan survei, dan indikator yang digunakan oleh lembaga penyelenggara. (Ishyana)
