JAGA KARAWANG — Penarikan Toyota Kijang Innova bernomor polisi T 1553 KP milik Ketua DPD PAN sekaligus anggota DPRD Kabupaten Karawang, Asep Supriatna alias Asbah, berbuntut panjang.
Kendaraan tersebut diduga dikepung sejumlah orang yang mengaku sebagai debt collector dari perusahaan pembiayaan ACC Finance.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat (7/8/2026) siang di halaman sebuah minimarket. Saat Asbah hendak menuju Kantor DPRD Karawang, tiga mobil tiba-tiba datang dan mengepung kendaraannya.
Sekitar 10 orang kemudian turun dan mengaku sebagai pihak penagih.
Kuasa hukum Asbah dari LBH Jalapaksi, Fajar Ramadan, S.H., menyebut kliennya berada dalam tekanan hingga akhirnya menyerahkan kunci kendaraan.
“Klien kami terpaksa menyerahkan kunci karena mendapat tekanan dan ancaman,” kata Fajar, Sabtu (29/8/2026).
Setelah kunci diserahkan, kendaraan tersebut dibawa ke wilayah Telukjambe Barat.
Bagi pihak Asbah, persoalannya bukan semata-mata soal kendaraan atau kewajiban pembiayaan. Cara penarikan kendaraan menjadi persoalan utama yang kini dipersoalkan secara hukum.
Asbah bersama kuasa hukumnya kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polresta Karawang.
Fajar menegaskan, apabila benar terjadi pengepungan, ancaman, tekanan, atau pengambilan kendaraan tanpa penyerahan secara sukarela, maka peristiwa tersebut tidak tepat jika hanya dianggap sebagai persoalan perdata.
Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
“Aksi pengepungan dan intimidasi ini bukan lagi ranah perdata biasa. Ini berpotensi masuk tindak pidana,” tegas Fajar.
Fajar juga menyebut dugaan tindakan tersebut berpotensi berkaitan dengan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, apakah unsur pidana benar-benar terpenuhi tentu harus dibuktikan melalui proses hukum dan kewenangan aparat penegak hukum.
Tidak berhenti pada laporan polisi, pihak Asbah juga membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri Karawang.
Berdasarkan data e-Court Mahkamah Agung RI, gugatan telah terdaftar dengan Nomor Perkara 138/Pdt.G/2026/PN Kwg.
Sidang perdana dijadwalkan berlangsung Kamis (10/9/2026) pukul 09.00 WIB.
Dengan demikian, perkara ini kini berjalan di dua jalur: pidana di kepolisian dan perdata di pengadilan. Jangan Sampai Penagihan Berubah Menjadi Tekanan. Sorotan juga datang dari Uston alias Ustadz Beton.
Ia menilai, jika benar kendaraan ditarik dengan cara mengepung dan menekan pemiliknya, tindakan tersebut tidak boleh dianggap sebagai praktik penagihan yang wajar.
“Ini jelas meresahkan masyarakat. Saya berharap aparat penegak hukum turun tangan dan jangan sampai persoalan seperti ini menjadi pembiaran,” ujar Uston.
Apakah benar terjadi intimidasi saat penarikan kendaraan? Apakah proses pengambilan kendaraan dilakukan sesuai aturan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui proses hukum yang transparan.
Sampai berita ini diterbitkan, perusahaan pembiayaan maupun pihak yang mengaku sebagai debt collector belum memberikan keterangan dan hak jawab kepada redaksi terkait dugaan peristiwa tersebut.
