JAGA KARAWANG – Penanganan dugaan kekerasan terhadap remaja berinisial S (14) di Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian. Ahmad Alexa mendesak tim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) segera turun memberikan pendampingan kepada korban tanpa harus menunggu laporan resmi.
Desakan itu muncul setelah Polsek Cibuaya, Kepala Desa Kedungjaya Tarjan Sujana, dan Kepala Desa Gebangjaya menjenguk S. Dari hasil percakapan saat kunjungan tersebut, Ahmad menilai korban membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.
“PPA jangan menunggu laporan resmi, segera dampingi korban inisial S. Tadi saya melihat langsung saat anggota Polsek Cibuaya, Kepala Desa Kedungjaya, dan Kepala Desa Gebangjaya bertanya kepada anak tersebut. Ia mengaku tidak mau tinggal bersama kedua orang tuanya,” ujar Ahmad Alexa, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Ahmad, kondisi S perlu mendapat perhatian serius. Ia juga menyebut remaja tersebut diduga mengalami trauma, telah putus sekolah, dan kini berada di Yayasan Sekolah Yanhaz Gebangjaya.
“Pemerintah harus hadir mendampingi anak tersebut. Jangan sampai penanganan berlarut-larut. Selain pendampingan, perlu ada laporan resmi agar persoalan ini bisa didalami dan kebenarannya terungkap,” tegasnya.
Sebelumnya, S dilaporkan sempat mengungsi dan menginap di mushola Dusun Tegalamba selama sekitar satu minggu. Peristiwa tersebut mencuat di tengah dugaan kekerasan yang dialaminya.
Ahmad meminta instansi terkait tidak hanya berfokus pada penelusuran dugaan kekerasan, tetapi juga memastikan kondisi psikologis korban, keamanan tempat tinggal, serta keberlanjutan pendidikannya.
Ia menilai, pendampingan terhadap anak yang diduga menjadi korban kekerasan perlu segera dilakukan agar kebutuhan perlindungan dan pemulihannya tidak terabaikan.
Sementara itu, Polsek Cibuaya diketahui telah melakukan pendalaman awal. Namun, hingga berita ini ditulis, belum terdapat informasi resmi mengenai rencana pendampingan psikologis khusus oleh tim PPA maupun langkah pemulihan hak pendidikan S.
Penanganan kasus ini diharapkan dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tetap mengedepankan proses pemeriksaan yang profesional serta menghormati hak dan privasi korban. (Ahmad Saeroji)
