JAGA BEKASI – Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Koordinator Wilayah Kabupaten Bekasi mengapresiasi keterbukaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi terkait anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan FWJI setelah mencermati Surat Jawaban DPMD Kabupaten Bekasi Nomor 400.10.2.4/2787-DPMD/2026 tertanggal 13 Agustus 2026.
Surat tersebut merujuk pada Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pilkades Serentak.
Ketua FWJI Kabupaten Bekasi, Mariam, mengatakan keterbukaan mengenai besaran anggaran merupakan langkah penting untuk membangun proses Pilkades yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Dengan adanya keterbukaan informasi ini, publik jadi tahu bahwa Pemkab Bekasi mengalokasikan Rp59,9 miliar untuk 154 desa. Ini langkah bagus menuju Pilkades yang bersih dan akuntabel,” ujar Mariam, Kamis (20/8/2026).
Berdasarkan keputusan tersebut, total anggaran Pilkades Serentak 2026 Kabupaten Bekasi mencapai sekitar Rp59,9 miliar, dengan rincian:
- Rp40,17 miliar untuk operasional TPS dan KPPS;
- Rp16,09 miliar untuk operasional dan honorarium Panitia Pilkades;
- Rp3,36 miliar untuk PPDP;
- Rp308 juta untuk Satlinmas.
FWJI juga mencatat bahwa pencairan bantuan keuangan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Sementara dasar perhitungan anggaran menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 ditambah 5 persen.
Selain itu, pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 direncanakan menggunakan sistem digital sebagai bagian dari upaya mendukung proses pemilihan yang lebih efektif dan transparan.
Meski mengapresiasi keterbukaan anggaran, FWJI meminta DPMD bersama Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan dana tersebut.
Menurut Mariam, besarnya anggaran Pilkades harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Kami minta BPD, tokoh masyarakat, dan media di desa ikut mengawasi. Jangan sampai ada politik uang, mark-up, atau pemotongan honor panitia. Rp59,9 miliar ini uang rakyat, harus sampai kepada sasaran,” tegasnya.
FWJI Kabupaten Bekasi menyatakan siap menjadi bagian dari kontrol publik dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pilkades di 154 desa penyelenggara.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh tahapan Pilkades berjalan secara jujur, adil, transparan, dan damai.
FWJI Indonesia sendiri merupakan organisasi profesi wartawan yang berkomitmen terhadap jurnalisme independen serta menjalankan fungsi kontrol sosial dalam mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.
