JAGA KARAWANG — Pengelolaan anggaran Dana Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Tahap I Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan.
Perhatian tertuju pada pos Penyelenggaraan Posyandu yang di dalamnya mencakup pemberian makanan tambahan (PMT), kelas ibu hamil, kelas lansia hingga insentif kader. Berdasarkan data yang disampaikan, pos anggaran tersebut tercatat mencapai Rp140.062.200.
Besaran anggaran itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait rincian penggunaan dan realisasi program di lapangan.
Sejumlah hal yang dipertanyakan antara lain mengenai berapa porsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk PMT, bagaimana mekanisme penyalurannya, siapa saja penerima manfaat, serta apakah seluruh sasaran program telah mendapatkan layanan secara rutin.
Upaya konfirmasi kepada Nuryaman, Kepala Desa Gebangjaya, disebut telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan terkait rincian maupun realisasi anggaran tersebut.
Kondisi itu membuat informasi mengenai penggunaan anggaran masih membutuhkan penjelasan dari pihak Pemerintah Desa Gebangjaya.
Masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran tersebut, mengingat Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara manfaat.
Atas munculnya sorotan tersebut, masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Karawang, DPMD, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi yang perlu ditindaklanjuti.
Pemeriksaan diharapkan dapat memastikan kesesuaian antara anggaran, dokumen pertanggungjawaban, realisasi kegiatan, penerima manfaat, serta kondisi faktual di lapangan.
Besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Karena itu, diperlukan pemeriksaan berbasis data agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak berhenti pada dugaan maupun persepsi.
Publik juga berharap Pemerintah Desa Gebangjaya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan Rp140.062.200 tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui ke mana anggaran dialokasikan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan warga.
(Ahmad Saeroji)
