JAGA BEKASI — Suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi mulai memanas. Di Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, sorotan mengarah kepada petahana yang kembali maju dalam kontestasi politik desa.
Bukan sekadar soal siapa yang paling banyak memasang spanduk atau siapa yang paling rajin turun menyapa warga. Pertanyaan yang lebih mendasar kini justru muncul: sudah seberapa bersih rekam jejak petahana dalam mengelola pemerintahan desa?
Publik mempertanyakan pengelolaan Dana Desa, pembangunan, pemeriksaan khusus (riksus), hingga persoalan perpajakan.
Sebab, seorang petahana yang kembali meminta kepercayaan masyarakat semestinya datang dengan rekam administrasi yang terang, bukan menyisakan tanda tanya. Apalagi, jabatan kepala desa bukan tiket untuk membawa seluruh fasilitas pemerintahan masuk ke arena politik.
Bansos Jangan Berubah Jadi “Modal Suara”
Menjelang Pilkades, muncul sorotan mengenai dugaan pemanfaatan bantuan sosial dan sejumlah program pemerintah lainnya yang disebut-sebut berpotensi dipolitisasi untuk kepentingan pencalonan.
Kalau benar bantuan pemerintah mulai dikait-kaitkan dengan pilihan politik, tentu ini menjadi persoalan serius. Bansos adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan hadiah dari calon kepala desa.
Jangan sampai warga dibuat merasa bahwa bantuan datang karena seseorang memilih atau mendukung kandidat tertentu. Politik boleh panas, tetapi bantuan pemerintah jangan sampai ikut “berkampanye”.
Sertifikat PTSL Ikut Terseret ke Arena Politik?
Sorotan yang lebih serius datang dari persoalan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut sejumlah sertifikat PTSL yang prosesnya telah selesai sejak beberapa tahun lalu diduga belum seluruhnya diserahkan kepada warga.
Yang kemudian membuat persoalan semakin panas adalah munculnya tudingan bahwa pengambilan sertifikat tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik.
Bahkan beredar narasi di masyarakat:
“Kalau mau ambil sertifikat, harus pilih salah satu: bayar atau mencoblos.”
Jika tudingan tersebut benar, pertanyaannya sederhana: sejak kapan sertifikat tanah milik warga berubah fungsi menjadi alat tawar-menawar politik?
Lebih jauh, terdapat pula tudingan warga diminta membayar hingga puluhan juta rupiah untuk mendapatkan sertifikat yang dikaitkan dengan program PTSL.
Tudingan ini tentu harus dibuktikan. Siapa yang meminta? Berapa nominalnya? Untuk apa pembayarannya? Ke mana uang tersebut disetorkan? Dan apakah ada bukti pembayaran?
Semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban terbuka, bukan sekadar bantahan atau saling lempar isu.
Jangan Sampai Kekuasaan Dipakai untuk Mempertahankan Kekuasaan
Pilkades seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat menentukan pemimpin berdasarkan program, integritas dan rekam jejak.
Bukan berdasarkan siapa yang paling banyak menguasai akses terhadap bantuan. Bukan pula berdasarkan siapa yang bisa membuat warga merasa memiliki “utang politik” karena pernah menerima bantuan pemerintah.
Dan tentu saja, sertifikat tanah milik warga tidak boleh dijadikan alat untuk menekan pilihan politik masyarakat.
Kalau semua fasilitas pemerintahan masuk ke dalam kalkulasi politik, lalu di mana letak batas antara pelayanan publik dan kepentingan pencalonan?
Petahana Ditantang Buka-bukaan
Sorotan terhadap petahana Desa Lenggahsari semestinya dijawab secara terbuka. Bukan hanya menjelang pencoblosan, tetapi kepada masyarakat yang selama ini menjadi pemilik mandat.
Publik berhak mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan, bagaimana hasil pemeriksaan administrasi dan keuangan desa, bagaimana status kewajiban perpajakan, serta bagaimana mekanisme penyaluran bantuan dan penyerahan sertifikat PTSL.
Kalau memang semuanya bersih, buka datanya. Kalau memang tidak ada persoalan, jelaskan secara terang.
Sebab dalam kontestasi Pilkades, yang sedang diuji bukan hanya popularitas calon, tetapi juga rekam jejak selama memegang kekuasaan.
Dan masyarakat Lenggahsari tentu bisa menilai sendiri: apakah pelayanan publik benar-benar untuk rakyat, atau jangan-jangan mulai berubah menjadi “investasi politik” menjelang hari pencoblosan. **
