JAGA KARAWANG — Pesta demokrasi di tingkat desa seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan rekam jejak calon kepala desa, bukan berubah menjadi “panggung sandiwara” akibat ulah panitia yang tidak netral.
Pesan keras sekaligus sindiran tersebut disampaikan tokoh pemuda Kecamatan Cibuaya, Ahmad Alexa, menyusul pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kertarahayu yang digelar di Aula Desa Kertarahayu, Senin (24/8/2026).
Menurut Ahmad, sejak awal panitia harus memahami posisi. Panitia adalah wasit, bukan pemain. Karena itu, tidak boleh ada keberpihakan kepada calon tertentu, apalagi sampai muncul perlakuan berbeda dalam setiap tahapan pemilihan.
“Jangan sampai wasitnya ikut bermain. Kalau panitia sudah punya jagoan, lalu siapa yang akan menjadi wasitnya?” sindir Ahmad.
Selain netralitas, Ahmad menyoroti persoalan biaya. Ia mengingatkan agar panitia tidak membebani calon kepala desa dengan berbagai pungutan yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Menurutnya, apabila kebutuhan penyelenggaraan Pilkades telah mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Karawang, maka tidak semestinya calon kembali diminta mengeluarkan biaya dengan berbagai alasan.
“Jangan sedikit-sedikit biaya, sedikit-sedikit iuran. Calon kepala desa jangan diposisikan seperti ATM berjalan,” tegasnya.
Ia meminta setiap kebutuhan anggaran disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kata Ahmad, jangan sampai ada istilah “uang administrasi”, “uang operasional”, “uang koordinasi” dan berbagai istilah lain yang akhirnya membuat calon harus merogoh kocek sendiri.
“Kalau memang ada pembiayaan yang diperbolehkan aturan, silakan jelaskan secara transparan. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, jangan dipaksakan,” ujarnya.
Ahmad juga meminta panitia tidak menggunakan aturan sebagai alat untuk memenangkan atau menjegal kandidat tertentu.
Menurutnya, seluruh calon harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada calon yang mendapatkan karpet merah, sementara calon lainnya justru dibuat berliku.
“Jangan yang satu dipermudah karena dekat, yang satu dipersulit karena dianggap bukan bagian dari kelompok. Kalau aturan berlaku, ya berlaku untuk semua,” katanya.
Ia menilai, Pilkades yang sehat harus dibangun dengan prinsip transparansi dan keadilan.
Sebab, jika sejak awal sudah muncul aroma keberpihakan, maka bukan tidak mungkin setiap tahapan Pilkades nantinya akan menjadi bahan kecurigaan masyarakat.
Ahmad mengingatkan panitia bahwa masyarakat Kertarahayu akan ikut mengawasi jalannya seluruh tahapan Pilkades.
Menurutnya, era ketika masyarakat hanya menerima keputusan tanpa bertanya sudah lewat.
“Sekarang masyarakat bisa melihat, membandingkan dan menilai. Jangan mengira apa pun yang dilakukan panitia tidak akan diketahui warga,” sindirnya.
Ia berharap panitia mampu menjaga kehormatan tugasnya dan tidak menyeret Pilkades ke dalam kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Pilkades ini milik masyarakat Kertarahayu, bukan milik panitia dan bukan milik calon tertentu. Jadi jangan sampai demokrasi desa hanya terlihat indah di atas kertas, tetapi praktiknya penuh permainan,” pungkas Ahmad.
Kini, publik tinggal menunggu bagaimana Panitia Pilkades Kertarahayu menjalankan amanah tersebut.
Sebab, dalam pesta demokrasi, yang paling berbahaya bukan hanya calon yang bermain—tetapi ketika wasitnya ikut menentukan siapa yang harus menang. **
