JAGA KARAWANG — Proyek peningkatan jalan lingkungan di Dusun Kaumjaya, RT 15/RW 004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tengah jadi bahan sorotan.
Bukan karena jalannya rusak atau hot mix-nya kurang bagus. Kali ini, yang bikin ramai justru dugaan permintaan “uang koordinasi” kepada pihak pelaksana proyek.
Informasi yang beredar menyebut, permintaan tersebut diduga datang dari oknum perangkat desa yang disebut sebagai Kepala Dusun (Kadus) setempat.
Nah, kalau benar proyek pembangunan harus “kulonuwun” sambil keluar uang, publik tentu wajar bertanya: ini koordinasi pemerintahan atau sudah berubah jadi urusan setoran?
Bonet, mandor lapangan, mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa sebelum pekerjaan dimulai.
Menurutnya, koordinasi tersebut justru diwarnai permintaan uang dengan nominal yang cukup besar.
“Pastinya kami izin dan koordinasi dengan pemerintah desa karena pekerjaan berada di wilayah desa. Tetapi ada permintaan uang koordinasi yang jumlahnya sangat besar,” ujar Bonet.
Uston selaku pelaksana proyek juga membenarkan adanya permintaan tersebut.
Menurut Uston, berdasarkan informasi yang diterimanya, uang yang awalnya diminta mencapai Rp7,5 juta untuk satu titik pekerjaan. Karena ada dua titik, totalnya disebut mencapai Rp15 juta.
“Awalnya diminta Rp7,5 juta untuk satu titik. Karena ada dua titik, totalnya Rp15 juta,” ungkap Uston.
Tak Ada Uang, Proyek Diduga Bisa Berhenti?
Persoalan makin serius karena muncul informasi bahwa apabila uang tersebut tidak diberikan, pekerjaan diduga diminta untuk tidak dilanjutkan.
Seharusnya proyek berjalan berdasarkan kontrak, spesifikasi teknis, dan aturan. Bukan berdasarkan ada atau tidaknya uang koordinasi.
Uston juga mengaku khawatir persoalan tersebut mengganggu pekerjaan, terutama karena material hot mix membutuhkan penanganan cepat.
“Kalau terjadi keterlambatan, suhu hot mix bisa turun dan dikhawatirkan memengaruhi kualitas pekerjaan,” jelasnya.
Dalam proses berikutnya, Uston mengatakan akhirnya memberikan Rp4 juta per titik pekerjaan. Menurutnya, pemberian tersebut dituangkan dalam kuitansi lengkap dengan materai dan tanda tangan.
Dugaan ini tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada klarifikasi dan pembuktian.
Namun, jika benar ada oknum perangkat desa meminta atau menerima uang tanpa dasar aturan yang jelas, persoalannya menjadi serius.
Sebab, perangkat desa memiliki tugas membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Jangan sampai istilah “koordinasi” malah berubah makna menjadi “kalau mau proyek jalan, harus ada uang jalan”.
Karena itu, pihak terkait perlu menjelaskan secara terbuka mengenai dasar permintaan uang tersebut, siapa yang meminta, siapa penerimanya, serta untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan.
Hingga berita ini diterbitkan, DPMD Kabupaten Karawang dan Pemerintah Desa Puseurjaya belum memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.
Pihak yang disebut sebagai oknum perangkat desa/Kadus juga belum memberikan keterangan. (JGN)
